Jogja, (klikjogja.com)--Sebagai rakyat Indonesia, masyarakat sudah patuh dalam membayar pajak. Perhimpunan Emak-emak Bergerak DIY menyuarakan keresahan. Mereka membacakan surat terbuka bagi Presiden Prabowo perihal penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tersebut.
Ketua Perhimpunan Emak-Emak Bergerak DIY Nur Aisyah Haifani mengatakan banyaknya kasus-kasus korupsi dipertontonkan di depan mata kami membuat hati masyarakat menjerit.
"Rakyat yang sedang menderita akibat dampak pandemi yang belum selesai, tetapi uang rakyat malah dihamburkan oleh oknum-oknum koruptor seperti dana BLBI yang jumlahnya sangat besar dan tidak tersentuh oleh hukum sama sekali, " ujarnya dalam konferensi pers di Sleman, DIY, Jumat (27/12/2024).
Ketimpangan sosial dan ekonomi Indonesia terjadi karena banyak oligarki yang mendapa kemudahan pendanaan dari bank pemerintah dan banyaknya yang ngemplang.
" Berita-berita kasu korupsi itu hampir setiap saat kami lihat dan besliweran dimedsos. Sakit hati kami melihatnya Pak Menangis kami, mak-mak, melihat kejadian-kejadian tersebut, "katanya.
Ia menyampaikan imbas kenaikan PPN berdampak langsung pada emak-emak sebagai motor pengelolaan kebutuhan rumah tangga.
"Kenaikan pajak bisa berpengaruh terhadap kebutuhan sandang, pangan, kebutuhan sekolah, dan kebutuhan kendaraan untuk berbagai mobilitas keluarga. Bersama surat ini kami emak-emak di Yogyakarta meminta untuk dibatalkan kenaikan PPN 12 persen. Dan kami minta ada transparansi laporan pajak oleh pemerintah, agar dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia," katanya
Dia khawatir tidak bisa membayar pajak tersebut. Sebab menurutnya, kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih usai pandemi COVID-19.
"Perlu Pak Prabowo ketahui, sekarang ini kebanyakan emak-emak sudah ikut terjun mencari nafkah untuk membantu suami dan keluarga. Kami harus mengelola keuangan sebaik mungkin supaya pemasukan yang tidak seberapa itu cukup untuk kebutuhan kami," jelasnya.
Salah satu Aktivis Forum Tanah Air yang turut hadir, Iskundarti menambahkan perhitungan kenaikan pajak satu persen tidak sesederhana itu. Kenaikan pajak ini bisa menimbulkan efek domino ke banyak hal, salah satunya perunggasan.
"Saat ayam dijual kepada broker, broker-nya juga kena pajak penghasilan. Di dunia perayaman ini ada aturan yang tergantung omset," ujarnya.
Selain itu, ia mewakili bakul-bakul ayam di pasar dan mengatakan bagi kalangan bawah, kenaikan itu akan beruntun ke banyak hal.
"Kenaikan pajak 1 persen tidak bisa diremehkan. Contohnya di dunia perayaman ada aturan melibatkan omzet. Banyak object pajak berganda,"tandasnya. (Zal)
.jpg)
0 Komentar